A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/sumselor/public_html/fdas/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: controllers/web.php

Line Number: 14

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/sumselor/public_html/fdas/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: controllers/web.php

Line Number: 14

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sumselor/public_html/fdas/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: controllers/web.php

Line Number: 56

FDAS | Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sumatera Selatan
Menu Sidebar
Login Administrator
Kategori Artikel
Download Center
Link Terkait












Statistik Pengunjung
  • Dikunjungi oleh : 55969 user
  • IP address : 54.198.247.44
  • OS : Unknown Platform
  • Browser :
  • Kantor Pusat Administrasi

    Forum DAS Sumatera Selatan

    Alamat :

    Kantor Sekretariat Bersama Forum DAS Sumsel

    Jl. Kol. H. Burlian Km 6,5 Punti Kayu Palembang

    Telp: 0711-5614522

    email : fdas.sumsel@gmail.com

    Hutan beralih fungsi menjadi pemukiman
    Tanggal 04-11-2013 19:31:53 | Kategori Kliping koran | Oleh edward saleh
    Share this article on

    280 Ribu Ha Beralih Fungsi

    Ditulis oleh Admin    : http://www.situshukum.com/infoslide/280-ribu-ha-beralih-fungsi

    Selasa, 22 Oktober 2013 10:45

    PALEMBANG, Situs Hukum --- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumsel salah satu dari dua raperda yang ditunda persetujuannya. Eksekutif dan legislatif sepakat memperpanjang waktu pembahasan raperda ini dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Sumsel, kemarin (21/10). Salah satu alasannya, karena belum adanya keputusan Menteri Kehutanan (Menhut) tentang usulan perubahan kawasan hutan yang telah disampaikan Provinsi Sumsel.

    "Ya, memang tinggal menunggu keputusan Menhut itu," ucap Kepala UPTD Tata Ruang Bappeda Sumsel, Regina Aryanti, di DPRD Sumsel.

    Entah mengapa, usulan yang telah disampaikan sejak tahun lalu itu belum juga disetujui Menhut.

    Padahal, dari tim teknis jajaran Kemenhut menyatakan tidak ada masalah dengan usulan perubahan kawasan hutan Sumsel. "Bahkan, Dirjen Planologi juga bilang tidak ada masalah. Jadi, masalahnya tidak ada masalah. Hanya, mengapa belum disetujui Menhut saja," bebernya.

    Ada sekitar 280 ribu hektare (ha) kawasan hutan di Sumsel yang berubah peruntukkannya. Dari hampir seluruh kabupaten/kota ada usulan perubahan kawasan hutan, kecuali Palembang dan Prabumulih yang memang tidak memiliki hutan lagi. Di dalam usulan itu, termasuklah usulan 600 hektare lahan hutan lindung di kawasan TAA.

    "Memang include sekalian dalam usulan itu agar tidak berulang-ulang," kata Regina. Dengan berubahnya 280 ribu hektare kawasan hutan itu, maka sisa hutan di Sumsel masih sekitar 38 persen atau 3 jutaan hektare dari luas sebelumnya yang mencapai 9,1 juta hektare (Permendagri) atau 8,67 juta hektare (BPS). Baik hutan konservasi, hutan produksi, hutan lindung maupun lainnya.

    Angka ini masih di atas batas minimum ruang terbuka hijau (RTH) yang diatur undang-undang sebesar 30 persen. Meski luas kawasan hutan masih di atas 30 persen, tapi kondisinya perlu rehabilitasi serius.

    Yang terbanyak berubah peruntukkannya yakni kawasan hutan di Muba dan OKI. Kata Regina, kawasan hutan di bagian ulu seperti daerah OKUS harus dipertahankan.

    "Perubahan kawasan hutan terbanyak jadi permukiman. Misalnya untuk transmigrasi, tapi juga muncul permukiman-permukiman baru," cetusnya. Usulan perubahan status kawasan ini menjadi penting demi kepastian hukum masyarakat yang tinggal di sana. Tim sudah turun ke lapangan dan menilai langsung.

    Persetujuan perubahan kawasan hutan ini tentu saja memperhatikan aspek teknis, yuridis, dan sosial yang mungkin timbul ke depannya.

    Ditambahkan Regina, hingga saat ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan beberapa kementerian, utamanya dengan Menhut terkait agar persetujuan perubahan status kawasan hutan itu cepat keluar.

    Beberapa kabupaten/kota di Sumsel sudah ada yang membuat perda RTRW. Namun, masih mengacu pada status kawasan hutan yang lama.

    "Kalau perda RTRW Provinsi Sumsel sudah ditetapkan, mereka harus menyesuaikan," imbuhnya.

    Beberapa daerah yang belum kemungkinan menunggu penetapan perda RTRW Sumsel agar tidak kerja dua kali. Proses pembuatan perda RTRW Provinsi Sumsel tahun 2013-2033 terbilang panjang dan berliku.

    RTRW disusun mulai tahun 2010. Tahun 2011 mulai disampaikan ke pemerintah pusat. Mei 2011 turun izin substansif dari Menteri PU. Lalu bulan Juni 2011, gubernur ekspos ke Menhut. November tim bekerja dan Desember sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu persetujuan usulan perubahan kawasan hutan dari Menhut saja. (tha/ce4).

    Sumber: Sumatera Ekspres.

    Sumber : Koran Sumatera Ekspres tanggal 22 Oktober 2013 halam 11

    Artikel Terbaru

    Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia

    Tanggal 20-08-2016 15:03:39 | Kategori Berita | Oleh Midranesiah Hamid

    Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup (5 Juni) dan Hari Penanggulangan Degradasi Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia (17 Juni), Forum Komunikasi Pengelolaan Daerah Ali.......

    500 Ribu Hektar Lahan Sumsel Kritis

    Tanggal 20-08-2016 15:03:39 | Kategori Berita | Oleh Midranesiah Hamid

    Palembang-Sedikitnya 500 ribu hektar lahan kritis di Sumsel secara bertahap mengalami kekeringan. Hal ini dikarenakan penurunan degradasi lahan di Sumsel belum seimbang dengan reha.......

    Rehabilitasi Hutan Mangrove Terbatas

    Tanggal 20-04-2016 09:54:41 | Kategori Berita | Oleh Midranesiah Hamid

    Areal konservasi hutan mangrove di Sumsel yang direhabilitasi, tidak sebanding dengan jumlah kerusakan yang terjadi. Dalam setahun, hanya 2.000 hektare yang direhabilitasi, lantara.......

    Pemprov Minta Aliran Sungai Diperbaiki

    Tanggal 19-04-2016 13:31:13 | Kategori Berita | Oleh Midranesiah Hamid

    PALEMBANG- Pemerintah Provinsi Sumatera selatan melalui Dinas kehutana Sigit Wibowo melantik Pengurus Forum Daerah aliran Sungai (DAS) Sumsel Periode 2015-2020 di hotel Grand Zury .......

    Copyright © 2013 FDAS | Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

    Provinsi Sumatera Selatan

    Created by AFSHI